Beberapa hari setelah penyelenggaraan delegasi internasional, muncul berbagai dugaan mengenai langkah-langkah yang akan diambil menuju perdamaian antara Gaza dan Israel.
Di dalam rencana tersebut, terdapat 20 poin utama yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama dua tahun di Gaza. Salah satu perhatian utamanya adalah upaya pemulihan tawanan yang ditahan oleh Hamas, serta menentukan arah pemerintahan Palestina ke depan.
Usulan tersebut mengusulkan penyelesaian cepat konflik antara Israel dan Hamas dengan membatasi peran organisasi Hamas dalam pemerintahan Gaza di masa depan. Kesepakatan ini hanya dapat tercapai jika kedua belah pihak setuju untuk menghentikan pertempuran, serta melepaskan seluruh tawanan Israel, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dalam waktu 72 jam setelah Israel menerima persyaratan tersebut.
Sebagai imbalan, Israel akan membebaskan 250 tahanan Palestina yang dihukum seumur hidup, serta 1.700 tahanan lainnya yang ditahan sejak dua tahun lalu setelah serangan Hamas. Selain itu, untuk setiap jenazah sandera Israel yang dikembalikan, Israel berjanji untuk menyerahkan kembali jenazah 15 warga Palestina.
Meski demikian, banyak pihak masih mempertanyakan apakah usulan perdamaian ini cukup efektif dalam benar-benar mengakhiri konflik di Gaza.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut rencana tersebut sebagai “hari penting bagi perdamaian”. Ia juga menegaskan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menerima dukungan penuh untuk “mengatasi ancaman Hamas” jika kelompok tersebut menolak rencana ini.
Isi perjanjian juga menekankan pilihan untuk menyerahkan senjata Hamas sebagai syarat berhentinya pertempuran, pemberian bantuan kemanusiaan, serta janji pemulihan kembali Gaza. Jika ditolak, Hamas akan menghadapi ancaman militer yang didukung oleh Amerika Serikat.
Rencana perdamaian ini juga memberikan peluang bagi terbentuknya negara Palestina, meskipun masih disebut sebagai tujuan jangka panjang.
Sementara itu, wilayah Gaza akan berada di bawah pengawasan internasional, dengan pasukan keamanan asing mengambil alih tugas penjagaan. Pengelolaan administrasi dan pemulihan akan diawasi oleh Dewan Keamanan yang dipimpin Trump bersama Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.
Trump dan Netanyahu telah sama-sama mengonfirmasi adanya persetujuan awal terhadap rencana tersebut setelah pertemuan di Gedung Putih.
Namun, satu hal penting yang menimbulkan perdebatan adalah Otoritas Palestina diberikan kekuasaan penuh untuk memimpin Gaza.
Meskipun sampai saat ini, Netanyahu dan pemerintahnya masih menolak pembentukan negara Palestina, sehingga kemungkinan besar akan menentang sebagian dari rencana tersebut.
Dilansir dari Times of Indiapada (30/09/2025), rencana perdamaian ini menguraikan beberapa langkah penting, yaitu:
Penarikan Pasukan
Israel hanya akan menghentikan penarikan pasukannya dari Gaza apabila Hamas benar-benar melepaskan senjata mereka, dan pasukan keamanan internasional masuk untuk mengambil alih wilayah yang ditinggalkan.
Namun, rencana ini tidak segera memerlukan penghapusan sepenuhnya sebelum proses pembebasan tawanan selesai. Israel hanya akan menarik mundur secara bertahap setelah tawanan dilepaskan.
Masa depan Hamas dan pemerintahan Gaza
Rencana ini menyatakan bahwa Hamas tidak lagi terlibat dalam pemerintahan wilayah Gaza.
Seluruh akses dan fasilitas militer Hamas akan dihancurkan. Anggota Hamas yang memilih hidup damai akan diberi pengampunan, sementara yang ingin meninggalkan Gaza akan diperbolehkan.
Pasukan internasional akan melakukan tugas menghilangkan senjata milik Hamas, menjaga keamanan, serta memberikan pelatihan kepada polisi Palestina agar mampu melaksanakan tanggung jawab penegakan hukum.
Selain itu, bantuan kemanusiaan dalam skala besar akan disalurkan melalui organisasi internasional yang netral, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Palang Merah.
Namun demikian, belum ada kejelasan mengenai Dana Kemanusiaan Gaza, sebuah sistem pendistribusian makanan yang selama ini didukung oleh Israel dan AS.
Dalam rencana tersebut juga disampaikan bahwa penduduk Palestina tidak akan dikeluarkan dari Gaza. Sebaliknya, akan ada bantuan global dalam memperbaiki wilayah tersebut.
Pemerintahan Gaza berikutnya akan dijalankan oleh kelompok teknokrat Palestina. Majelis Perdamaian yang dipimpin Trump dan Tony Blair akan mengawasi pelaksanaan pemerintahan serta mengatur dana agar proses pemulihan berjalan lancar.
Mengenai Otoritas dan Pengakuan Negara Palestina
Rencana perdamaian ini juga memungkinkan otoritas Palestina untuk mengambil alih pemerintahan Gaza sepenuhnya.
Menurut Gedung Putih, terdapat 20 aspek penting dalam rencana perdamaian ini yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Berikut 20 aspek tersebut:
1. Gaza akan menjadi wilayah yang bebas dari teror dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi negara-negara sekitarnya.
2. Gaza akan mengalami pemulihan demi kepentingan warganya, mengingat telah mengalami banyak kesengsaraan.
3. Pihak-pihak yang telah menyetujui rencana ini akan mengakhiri konflik yang sedang berlangsung, dan semua tawanan akan dilepaskan serta tidak ada ancaman senjata apa pun.
4. Dalam waktu 72 jam setelah Israel secara resmi menyetujui perjanjian ini, seluruh tawanan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, akan dikembalikan.
5. Pembebasan tahanan, Israel akan membebaskan 250 tahanan tambahan serta 1.700 penduduk Gaza yang ditahan setelah 7 Oktober 2023. Untuk setiap jenazah tahanan Israel yang dilepaskan, akan ada pembebasan jenazah 15 warga Gaza.
6. Setelah seluruh tahanan kembali, anggota Hamas yang sepakat hidup damai dan melepaskan senjata mereka akan mendapatkan pengampunan, serta diberi kebebasan untuk meninggalkan negara tersebut.
7. Setelah perjanjian ini disahkan, tidak ada bantuan yang dikirim ke Jalur Gaza. Bantuan tersebut meliputi bantuan kemanusiaan, pemulihan infrastruktur, perbaikan rumah sakit, serta berbagai kebutuhan lainnya.
8. Pendistribusian bantuan ke Jalur Gaza akan dilakukan tanpa campur tangan dari kedua belah pihak, melalui PBB dan organisasi lainnya, seperti Bulan Sabit Merah, serta lembaga internasional yang netral.
9. Gaza akan diperintah di bawah pemerintahan sementara sebuah komite Palestina yang bersifat teknokrat dan tidak berpolitik. Dengan tetap adanya pengawasan dari Trump dan perwakilan dari pemimpin negara lainnya.
10. Rencana pembangunan ekonomi yang diajukan oleh Trump akan memberikan dukungan kepada Gaza, yaitu dengan membangun kota-kota baru, dengan mempertimbangkan kerangka kerja keamanan dan tata kelola yang efisien.
11. Wilayah ekonomi khusus akan dibentuk dengan akses yang lebih menguntungkan, yang akan diperundingkan bersama negara-negara peserta.
12. Tidak ada yang akan dipaksa meninggalkan Gaza, dan mereka yang ingin pergi akan diberi kebebasan untuk pergi serta kembali, serta dukungan untuk membangun kembali Gaza.
13. Hamas dan kelompok-kelompok lain sepakat untuk tidak terlibat dalam pemerintahan Gaza, serta seluruh infrastruktur mereka akan dihancurkan. Gaza akan dikelola secara mandiri, dengan komitmen untuk membangun perekonomian yang makmur dan kehidupan yang damai.
14. Jaminan akan diberikan oleh mitra wilayah untuk memastikan bahwa Hamas dan kelompok-kelompoknya taat pada kesepakatan bahwa Gaza yang baru tidak akan menjadi ancaman bagi tetangganya maupun rakyatnya.
15. Terdapat kerja sama antara Amerika Serikat dan ISF dalam melatih serta memberikan dukungan kepada pasukan polisi Palestina yang dibentuk di Gaza, serta berkoordinasi dengan Yordania dan Mesir.
16. Israel tidak akan menguasai, menduduki, atau mengambil alih wilayah Gaza, diikuti oleh penarikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) yang telah disepakati antara IDF, ISF, para pemimpin, dan Amerika Serikat.
17. Jika Hamas menunda atau menolak proposal ini, seluruh rencana termasuk bantuan akan terus berjalan di kawasan bebas teror yang disiapkan oleh IDF untuk ISF.
18. Dialog antaragama akan dikembangkan berdasarkan prinsip toleransi dan perdamaian, sehingga pola pikir masyarakat Palestina dan Israel dapat terarah pada kepentingan bersama.
19. Dengan berlangsungnya pembangunan kembali Gaza dan inisiatif reformasi Palestina yang dilakukan secara penuh, Palestina akan mendapatkan hak untuk menentukan nasibnya sendiri serta sistem pemerintahannya.
20. Amerika Serikat berencana mengadakan dialog antara Israel dan Palestina guna mendukung inisiatif politik yang bertujuan menciptakan lingkungan yang damai dan makmur bagi suatu negara. (*)
