.CO.ID – JAKARTA.Pemerintah masih berencana untuk mengeluarkan sejumlah paket bantuan pada akhir tahun atau kuartal IV 2025. Dengan bantuan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan mampu mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2025 yaitu sebesar 5,2%.
Namun, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto berpendapat bahwa mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada akhir tahun tidak akan tercapai jika hanya mengandalkan paket stimulus dari pemerintah.
“Kemungkinan mencapai 5,2% sesuai target APBN 2025 masih sulit, meskipun ada stimulus 8+4+5,” ujar Eko kepada , Rabu (1/10/2025).
Alasannya, sasaran paket kebijakan lebih banyak ditujukan kepada kelas bawah dan sektor informal. Beberapa di antaranya memang menyasar kelas menengah-bawah, tetapi secara umum kelas menengah dianggap belum menjadi prioritas dalam paket stimulus tersebut, padahal kelompok ini biasanya memiliki potensi konsumsi yang lebih tinggi.
Eko juga berpendapat, penerapan paket kebijakan agar tepat sasaran tidak mudah. Hal ini karena program stimulus tersebut lebih terlihat sebagai respons terhadap aksi unjuk rasa yang baru-baru ini terjadi, dibandingkan tindakan proaktif dalam memperbaiki kondisi ekonomi secara lebih struktural sesuai dengan permintaan dari berbagai kelompok.
“Stimulus tersebut lebih bertujuan untuk mengurangi perlambatan dari 5% daripada mempercepat pertumbuhan hingga minimal 5,2% sesuai target,” katanya.
Selanjutnya Eko mengungkapkan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun ini, jika hanya bergantung pada belanja APBN maka akan sulit. Karena realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I dan II 2025 berada di bawah 5,2%, yaitu masing-masing sebesar 4,87% dan 5,12%. Oleh karena itu, realistisnya pertumbuhan ekonomi pada 2025 hanya bisa mencapai 5%.
Ia menyampaikan, kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan pengeluaran rumah tangga serta investasi dalam pembentukan modal tetap bruto (PMTB).
Selanjutnya, Eko menjelaskan, agar dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% sesuai yang tercantum dalam APBN 2026, maka akselerasi pengeluaran APBN harus dimulai sejak kuartal I, dan tidak boleh menumpuk di kuartal IV.
“Lanjutkan memperbaiki kemudahan izin, suku bunga kredit yang rendah karena adanya likuiditas yang cukup, selanjutnya tingkatkan akses pasar bagi UMKM serta maksimalkan kerja sama internasional dalam bidang ekonomi,” tegasnya.
Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menganggap, paket bantuan ekonomi yang diberikan pemerintah masih kurang untuk mendorong pertumbuhan sebesar 5,2%.
Selain jumlahnya yang dianggap masih sedikit dibandingkan dengan dampak efisiensi anggaran, stimulus juga memerlukan proses. Misalnya, program magang bagi lulusan baru maksimal 1 tahun yang dibiayai pemerintah, masih diragukan kesiapan perusahaan swasta dalam menerimanya.
Hal ini dianggap memerlukan persiapan yang cukup dari pihak perusahaan. Setelah masa magang berakhir, peserta belum tentu langsung diterima bekerja di perusahaan yang sama, sehingga khawatir akan terulang kembali pola Kartu Prakerja, yaitu setelah mengikuti pelatihan tetap tidak ada jaminan mendapatkan pekerjaan.
“Proyeksi tahun ini hanya 4,9%, kuartal III 2025 akan tumbuh di atas 5%,” kata Bhima.
Bhima menganggap, pada kuartal III 2025 pertumbuhan ekonomi tidak akan melebihi 5% karena pada periode tersebut tidak ada momen musiman yang mendorong pengeluaran, sementara dampak efisiensi anggaran masih berlangsung di wilayah-wilayah.
Selain itu, pertumbuhan investasi melambat karena ketidakpastian global dan permintaan dalam negeri yang melemah, ditambah dengan penurunan kinerja ekspor komoditas unggulan.
Di kuartal IV, memang terdapat momen Natal dan Tahun Baru, tetapi permintaan diperkirakan tetap rendah. Bhima mengatakan, harga komoditas tetap tertekan karena permintaan global yang lemah.
Di sisi lain, pemerintah diperkirakan masih akan menyisihkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) guna keperluan pengeluaran pada tahun berikutnya serta dalam upaya mengendalikan defisit anggaran.
