– Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menghentikan sebagian besar aktivitasnya mulai Rabu (1/10/2025), menjadi shutdown besar pertama dalam tujuh tahun terakhir.
Kemacetan politik antara Partai Demokrat dan Partai Republik di Kongres, yang berkaitan dengan anggaran dan bantuan kesehatan dalam Obamacare, menjadi penyebab utama.
Anggaran sementara (CR) tidak berhasil lolos karena tidak mencapai 60 suara, sehingga memicu Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) untuk menerapkan rencana darurat penutupan.
Mengutip laporan AP News, Rancangan Resolusi Lanjutan (CR) yang diajukan untuk memperpanjang pendanaan sementara pemerintah federal hanya mendapatkan 55 suara setuju dan 45 suara menolak.
Meskipun demikian, aturan di Senat menuntut setidaknya 60 suara agar rancangan tersebut dapat disahkan.
Partai Demokrat diketahui meminta agar subsidi kesehatan dalam ACA (Affordable Care Act/Obamacare) tetap diperpanjang. Mereka merasa khawatir jika subsidi tersebut berakhir, jutaan penduduk Amerika Serikat akan kehilangan bantuan untuk biaya layanan kesehatan.
Namun, Partai Republik menolak dan tetap menginginkan RUU pendanaan yang “bersih” tanpa adanya syarat kebijakan tambahan, strategi yang umum dikenal sebagai prioritas clean CR.
Kondisi semakin memburuk setelah Presiden Donald Trump turut memberikan tekanan dengan ancaman, yaitu mencabut program-program yang dekat dengan Partai Demokrat dan bahkan mengangkat pegawai federal jika shutdown benar-benar terjadi.
Akibatnya, ketika CR gagal dan tenggat waktu berlalu, Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) memberikan perintah kepada lembaga federal untuk melaksanakan rencana darurat penutupan.
Surat-serupa memberi tahu pegawai federal mengenai kemungkinan cuti tanpa upah (furlough) bagi mereka yang pekerjaannya tidak dianggap penting.
Layanan tertentu, seperti operasi militer inti, penegakan hukum yang dianggap penting, dan kegiatan keselamatan publik tetap berlangsung, namun sejumlah layanan yang tidak mendesak dihentikan sementara.
Di sisi lain, Kementerian Keamanan Dalam Negeri (DHS) menyatakan bahwa sebagian besar tugas keamanan tetap berjalan normal, termasuk operasi Bea Cukai, penegakan hukum imigrasi, serta Administrasi Keamanan Transportasi (TSA). Meski begitu, sekitar 14.000 karyawan dari total 271.000 staf DHS diperkirakan akan diizinkan cuti.
Program Medicare dan Medicaid tetap berjalan, namun kekurangan tenaga kerja diperkirakan akan menghambat pelayanan.
“Pembayaran tetap akan terus berjalan, namun masyarakat mungkin mengalami keterlambatan administratif,” demikian pernyataan resmi Departemen Kesehatan, sebagaimana dilaporkan oleh AP News.
Layanan Publik Terancam
Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di berbagai sektor. Dinas Taman Nasional belum mengambil keputusan apakah lebih dari 400 taman nasional akan ditutup, meskipun pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa keterbatasan personel sering kali menyebabkan tindakan vandalisme hingga kerusakan lingkungan.
Badan Penanggulangan Bencana Amerika Serikat (FEMA) mengingatkan bahwa beberapa bantuan keuangan akan mengalami penundaan. Bahkan, penutupan yang berkepanjangan dapat menghabiskan dana bantuan bencana sebesar 10 miliar dolar AS.
Di bidang penerbangan, petugas pengendali lalu lintas udara tetap menjalankan tugasnya meskipun menghadapi risiko tidak menerima upah.
Keadaan ini dikhawatirkan memperparah tekanan mental, bahkan berisiko mengganggu keamanan penerbangan.
“Penutupan ini membahayakan stabilitas sistem penerbangan paling aman di dunia,” ujar Kapten Jason Ambrosi, Ketua Asosiasi Pilot Maskapai.
Dampak dalam Bidang Kesehatan dan Penelitian
Di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), lebih dari separuh karyawan akan diizinkan cuti.
Hanya mereka yang menangani wabah menular dan operasi darurat yang tetap bekerja. Kegiatan penelitian, komunikasi masyarakat, hingga pencegahan overdosis pasti terhenti.
Institut Kesehatan Nasional (NIH) juga mengalami dampak yang besar. Sekitar 75 persen pegawai di-PHK, menyebabkan penelitian medis terhenti.
Pasien yang ingin memperoleh akses terapi eksperimental perlu menunggu sampai pemerintah kembali berjalan.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) menegaskan bahwa sebagian besar tugas utama seperti penarikan produk dan pengawasan obat tetap berjalan.
Namun, pemeriksaan berkala di pabrik produksi dan inisiatif jangka panjang terkait keamanan makanan dihentikan sementara.
(Tribunnews.com / Namira)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kegagalan Sistem Serentak Mengguncang Amerika: Layanan Umum Tersendat, Ekonomi Terancam Akibat Krisis Politik
