PRESIDEN Direktur BP-AKRVanda Laura menyampaikan bahwa perusahaannya sedang menghadapi masalah kekurangan stok bahan bakar minyak. Kondisi ini telah terjadi sejak Juni 2025, sehingga BP-AKR langsung mengajukan permohonan penambahan kuota impor kepada pemerintah.
Namun, menurut Vanda, hingga saat ini permintaan tersebut belum mendapatkan respons yang diharapkan. Berdasarkan informasi Vanda, pada Juli 2025 BP-AKR hanya menerima izin impor sebesar 110 persen dari volume penjualan tahun 2024.
Jika hanya 110 persen, tentu tidak cukup. Apalagi kami rencananya akan membuka 10SPBUbaru hingga akhir tahun ini,” katanya dalam rapat dengar pendapat di Komisi XII DPR, Rabu, 1 Oktober 2025.
Vanda mengatakan tambahan kuota imporsangat penting untuk mendukung rencana perluasan jangka panjang. Hingga tahun 2030, BP-AKR berencana mampu mengelola total 250 SPBU di Indonesia. Sementara itu, saat ini BP-AKR telah mengoperasikan 107 SPBU yang tersebar di berbagai daerah.
“Kami berharap kapasitas impor dapat dinaikkan lebih dari 10 persen dibanding tahun sebelumnya, karena investasi yang kami lakukan diharapkan bisa kembali menjadi investasi berikutnya,” katanya.
Saat ini, persediaan bahan bakar minyak di jaringan SPBU BP-AKR semakin berkurang. Vanda mengakui hanya tersisa 1 hingga 2 SPBU yang masih menyediakan bensin. Ia memperkirakan stok untuk dua SPBU tersebut hanya cukup untuk sebulan mendatang.
Vanda menambahkan, saat ini BP-AKR terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan yang relevan. Ia berkomitmen untuk mematuhi petunjuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga guna menjaga ketersediaan BBM.
Sebelumnya, Wakil Direktur Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar menyampaikan bahwa dua SPBU swasta, yaitu Shell dan BP-AKR, sepakat untuk menyerap BBM.base fuel yang diimpor oleh Pertamina.
Pernyataan awal berhasil dicapai pada Jumat, 26 September 2025. Namun, setelah dilakukan pengujian terhadap produk, keduanya memutuskan untuk membatalkan kerja sama.
Sebelum pukul 18.00 kemarin, AKR telah mengumumkan pengunduran diri. Selanjutnya, setelah melakukan pembahasan lebih lanjut, Vivo juga membatalkan pada pukul 19.40 WIB.APR (joint venture BP-AKR)“Dan akhirnya tidak melanjutkan,” kata Achmad.
Ia menjelaskan, alasan utama pembatalan kesepakatan adalah kandungan etanol dalambase fuelyang diimpor oleh Pertamina. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap kargo dari MT Sakura, ditemukan kadar etanol sebesar 3,5 persen. Meskipun angka ini masih berada di bawah batas maksimum 20 persen yang diizinkan aturan, menurut Achmad, keberadaan etanol tetap membuat SPBU swasta enggan melanjutkan pembelian.
Dengan demikian, hingga saat ini belum ada satupun SPBU swasta yang mampu menyerapbase fuelPertamina. “Rekan-rekan SPBU swasta menyampaikan siap berunding untuk kargo berikutnya, dengan syarat isinya sesuai standar masing-masing merek. Karena setiap merek memiliki spesifikasi yang berbeda,” ujar Achmad.
Selain masalah kandungan etanol, Pertamina juga membicarakan berbagai aspek teknis dan bisnis dengan SPBU swasta, antara lain skema transaksi, jumlah bahan bakar dasar yang diperlukan, serta skema bisnis dengan polacost plus fee.
Skema impor bahan bakar minyak (BBM) berbahan dasar oleh Pertamina merupakan salah satu kesepakatan yang dijalin antara Kementerian ESDM, perusahaan swasta, dan Pertamina guna mengatasi kekurangan BBM di pom bensin milik pihak swasta. Kesepakatan ini diumumkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan perusahaan swasta pada Jumat, 19 September 2025.
Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Bahlil menyatakan bahwa Pertamina setuju untuk menjual bahan baku BBM yang belum dicampur kepada SPBU swasta. “Artinya, yang didistribusikan belum dicampur. Jadi pencampuran dilakukan di masing-masing tangki milik SPBU. Ini telah disetujui, ini adalah solusinya,” ujar Bahlil.
Bahlil mengungkapkan, terdapat empat poin utama dari kesepakatan antara pemerintah, Pertamina, dan SPBU swasta. Pertama, SPBU swasta harus membeli pasokan dari Pertamina dengan sistem base fuel. Jika sebelumnya Pertamina menawarkan produk BBM yang sudah jadi, kini yang dijual adalah bahan bakarnya.
Kedua, agar kualitas terjaga, akan dilakukan pemeriksaan bersama sebelum pengiriman oleh inspektor yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ketiga, Bahlil menekankan bahwa mekanisme harga harus adil. “Pertamina maupun perusahaan swasta harus membuka catatan keuangan agar tidak ada pihak yang merugi,” katanya.
Keempat, Bahlil menambahkan, perjanjian ini berlaku sejak hari ini dan akan dilanjutkan dengan rapat teknis. Pemerintah menargetkan dalam tujuh hari ke depan pasokan BBM dari skema ini sudah dapat masuk ke Indonesia.
Di sisi lain, Bahlil menegaskan bahwa kondisi persediaan bahan bakar minyak (BBM) di Pertamina masih dalam keadaan aman. Cadangan saat ini cukup untuk 18 hingga 21 hari. “Persediaan BBM saat ini mencapai 18 sampai 21 hari, jelas. Tidak ada kendala. Jadi tidak perlu ada keraguan. Hanya saja, untuk SPBU swasta persediannya sudah mulai berkurang,” katanya.
