BERITA KBB– Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima kiriman bunga terkait kebijakannya yang tidak menaikkan tarif cukai rokok.
Bunga karangan yang mengandung kritik terhadap Purbaya berkaitan dengan kemungkinan dampak yang akan muncul, yaitu masyarakat semakin mudah memperoleh rokok.
Alasan kesehatan dan aspek ekonomi terkait rokok seolah berada dalam konflik satu sama lain.
Menteri Keuangan Purbaya juga mengajukan tantangan balik dengan meminta alternatif kebijakan yang mampu menampung solusi terkait rokok, baik dalam hal kesehatan maupun perekonomian.
Tidak Seluruh Kalangan Menyetujui Keputusan Pemerintah Bukan Semua Pihak Menerima Kebijakan Pemerintah Tidak Semua Golongan Menyetujui Arahan Pemerintah Tidak Seluruh Elemen Menyetujui Kebijakan Pemerintah Tidak Semua Kelompok Menyetujui Keputusan Pemerintah
Purbaya menyatakan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu mendapat tanggapan berbeda dari berbagai pihak, artinya tidak semua orang akan sepakat dengan keputusan yang diambil oleh pengambil kebijakan.
“Kita lihat apa yang paling berguna bagi ekonomi dan masyarakat, itulah yang akan kita lakukan. Sudah dihitung, alasan mengapa karena saya tidak ingin industri kita terus-menerus mati, sehingga kita biarkan yang ilegal tetap berjalan,” ujar Menteri Keuangan Purbaya kepada para jurnalis pada Selasa, 30 September 2025.
Alasan Kesehatan Terkait Rokok Perlu Selaras dengan Penerimaan Tenaga Kerja
Saat ditanya tentang alasan kritik yang dialamatkan kepadanya karena hubungan erat rokok dengan masalah kesehatan, Purbaya membalas dengan mengangkat isu tenaga kerja.
“Jika kesehatan, jika dia mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak jumlah pengangguran yang disebabkan oleh industri yang bangkrut, kita bisa langsung mengubah kebijakannya,” tambahnya.
“Hanya saja, jika dia tidak mampu, jangan berkata-kata saja. Masyarakat juga membutuhkan penghidupan, bukan? Saya mengatakan perlu adanya keseimbangan kebijakan,” tegasnya.
Menteri yang sekarang terkenal dengan gaya kecilnya ini mengatakan belum pernah melihat program bertahap yang menggantikan pekerja di industri rokok jika tutup.
“Maka, dia merancang kebijakannya seperti apa, nanti saya ikuti jika bagus,” tambahnya.
Kebijakan Pajak Rokok Tahun 2026 Ditentukan Tetap Stabil
Purbaya sebelumnya telah menyatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan kenaikan pajak rokok pada tahun 2026 mendatang.
Keputusan itu diumumkan setelah Purbaya bertemu dengan perwakilan dari Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) pada hari Jumat, 26 September 2025.
Beberapa perwakilan yang hadir dalam kata Purbaya antara lain Djarum, Gudang Garam, Wismilak, dan sebagainya.
“Satu hal yang saya bahas dengan mereka, apakah saya perlu mengubah tarif cukai pada tahun 2026, mereka mengatakan bahwa tidak perlu diubah sudah cukup, jadi saya tidak mengubahnya,” kata Purbaya kepada para wartawan di Kantor Kemenkeu Jakarta pada 26 September 2025 lalu.
“Awalnya saya ingin menurunkannya, tapi dia meminta saya tidak mengubahnya, sudah cukup, ya sudah. Mereka sendiri yang salah, nanti akan menyesal. Kalau tahu, minta diturunkan saja. Alhamdulillah mereka hanya meminta tetap seperti itu. Jadi, kita tidak naikkan,” katanya dengan bercanda.
Pengamat mengenai Isu Rokok di Tempat Kerja dan Penerimaan Tenaga Kerja
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyatakan bahwa meningkatkan penghasilan dan menangani isu rokok merupakan dua topik yang sering menjadi perdebatan.
“Memang data di BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa penyakit jantung dan stroke memiliki kontribusi dari rokok, tetapi juga ada faktor lain seperti garam, gula, dan lemak. Hal ini merupakan kesatuan yang perlu diselaraskan, kita juga membutuhkan lapangan kerja. Sebagai pemerintah harus cerdas dalam menghadapi masalah fiskal, pekerjaan, dan kesehatan,” kata Timboel dalam acara diskusi Hotroom pada 24 September 2025 lalu.
“Pemerintah perlu mampu tidak mengorbankan satu pun, tidak membiarkan yang satu terabaikan. Menurut saya, lapangan kerja sangat diperlukan, mungkin ada solusi lain,” lanjutnya.
Menurutnya, meskipun pajak rokok meningkat, tetap saja ada orang yang aktif merokok karena tersedianya rokok ilegal dengan harga lebih murah.
“Kebiasaan dia merokok ilegal, ya alatnya dijalankan, selama penegakan hukumnya tidak ada, ya sia-sia juga,” tambahnya.
Janji Purbaya Jamin Pasar Rokok
Mengenai maraknya rokok ilegal yang masuk ke Indonesia, Purbaya berjanji akan menjaga pasar rokok.
“Begini, terkadang tidak adil kita mengumpulkan ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka tidak dilindungi. Kita merusak industri kita sendiri, barang palsu masuk dari luar negeri, bekerja di sana, tetapi di sini dihancurkan,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 19 September 2025 lalu.
“Lebih baik saya hidupkan yang di sini, yang di sana dibunuh. Kira-kira seperti itu. Kita akan melihat ke arah sana,” tegasnya.
Pemanggilan platform seperti Bukalapak, Tokopedia, dan BliBli telah dilakukan guna memberikan peringatan langsung mengenai larangan menjual rokok ilegal.
