, JAKARTA — Para utusan dari berbagai negara yang paling terkena dampak perubahan iklim secara bersama-sama mempertimbangkan kembali partisipasi mereka dalam konferensi iklim PBBCOP30di Belém, Brasil, seiring dengan masalah akomodasi yang mahal dan belum terselesaikan.
Harga kamar hotel dan fasilitas pendukung lainnya di Belem memang meningkat tajam akibat keterbatasan pasokan. Meskipun pihak penyelenggara telah berupaya keras untuk memastikan akomodasi bagi para delegasi, perwakilan dari negara-negara berkembang yang rentan terhadap krisis iklim justru pertimbangkan untuk mengurangi partisipasi mereka dalam pertemuan tahunan ini. Hal ini akan berdampak pada kemampuan negosiasi dan tingkat kehadiran mereka.
Evans Njewa, pejabat asal Malawi yang memimpin Kelompok Perubahan Iklim Negara Kurang Berkembang (Least Developed Countries Group on Climate Change), menyatakan bahwa sebagian besar perwakilan dari sekitar 40 negara anggota grup tersebut mungkin tidak hadir atau hanya tinggal di Brasil selama beberapa hari akibat kesulitan dalam penginapan.
Di sisi lain, pimpinan Aliansi Negara Pulau Kecil atau Alliance of Small Island States (AOSIS) yang terdiri dari 39 negara pesisir dan kepulauan, Ilana Seid, menyampaikan kekecewaan anggotanya terhadap kesiapan akomodasi dan logistik COP30 yang terlalu lambat.
Beberapa negara maju juga membatasi partisipasi mereka dalam COP30 karena keterbatasan kamar hotel dan biaya. Menteri Kebijakan Iklim dan Pertumbuhan Hijau Belanda, Sophie Hermans, menyatakan bahwa negaranya tetap akan mengirimkan delegasi, namun dengan jumlah yang lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya.
“Kami pergi ke sana untuk isu yang besar dan penting, yaitu iklim serta energi. Namun kami juga mempertimbangkan mengenai biaya yang tentu saja didukung oleh pajak warga negara Belanda,” ujar Hermans, dilaporkan dariBloomberg.
Presiden COP30 André Corrêa do Lago dalam wawancara menegaskan bahwa negara-negara yang paling terkena dampak perubahan iklim tetap dapat mengikuti konferensi tersebut. Ia menyatakan bahwa pihak penyelenggara telah memastikan 15 kamar untuk setiap 73 negara yang termasuk dalam kategori PBB untuk negara-negara paling kurang berkembang (least-developed countries) dan negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang. Sementara itu, kamar-kamar ini ditawarkan dengan harga di bawah US$200 per hari.
Hingga 25 September 2025, hanya 87 negara yang telah memperoleh akomodasi, lebih sedikit dari 196 negara yang diperkirakan akan hadir. Namun Corrêa do Lago menyatakan bahwa negara-negara peserta cenderung belum memberikan konfirmasi kehadiran.
Richard Muyungi, yang memimpin kelompok negosiasi negara-negara Afrika, menyatakan bahwa setiap negara di kawasan tersebut biasanya mengirim 60 hingga 100 delegasi, jauh melebihi jumlah kamar yang disediakan Brasil.
Meskipun demikian, Muyungi tetap berkomitmen untuk memastikan partisipasi perwakilan dari Afrika.
“Saya harus memastikan bahwa semua orang menerima fasilitas,” ujar Muyungi.
Jika negara-negara miskin dan rentan terpaksa mengurangi jumlah perwakilannya, maka COP30 yang sebenarnya ditujukan untuk menyoroti masalah ketidaksetaraan justru berisiko menjadi kurang inklusif dibandingkan COP sebelumnya yang diadakan di kota-kota besar seperti Dubai. Keadaan ini bahkan bisa memengaruhi proses negosiasi itu sendiri.
Mengirimkan sejumlah besar utusan memungkinkan setiap negara memiliki wakil di berbagai meja diskusi yang berlangsung bersamaan selama konferensi.
“Beberapa strategi komunikasi dalam COP melibatkan percakapan bilateral dan diskusi santai selama pertemuan, yang dapat mendorong kemajuan dalam topik tertentu,” kata Jake Schmidt, direktur strategi internasional mengenai iklim di Natural Resources Defense Council di Washington DC.
Jumlah peserta yang cukup banyak memungkinkan para delegasi bergantian berunding, mengingat diskusi berlangsung selama dua minggu. Konferensi tingkat tinggi seperti COP sering kali terlambat dan memaksa para perwakilan melakukan negosiasi hingga larut malam agar bisa mencapai kesepakatan.
“Ada strategi negosiasi yang digunakan oleh beberapa negara, kurang lebih seperti ini: melelahkan semua pihak. Lalu di menit terakhir mereka menyodorkan sebuah usulan di meja, dan karena semua sudah sangat lelah, para menteri harus pulang, akhirnya tawaran itu diterima begitu saja,” tambah Schmidt.
