, JAKARTA — Pemerintah menyediakan delapan paketstimulus ekonomipada kuartal keempat tahun 2025. Hanya saja, efektivitasnya dinilai masih terbatas dalam mendorongpertumbuhan ekonomiuntuk mencapai target sebesar 5,2% sepanjang tahun.
Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef) menganggap paket stimulus akhir tahun tersebut lebih bersifat percepatan jangka pendek dibandingkan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menganggap bahwa desain stimulus kali ini penuh dengan nuansa musiman. Diskon tarif transportasi umum diharapkan dapat mendorong pergerakan masyarakat pada momen liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Program ini digabungkan dengan delapan stimulus lain, seperti bantuan pangan untuk 18 juta keluarga penerima manfaat, magang yang diberi upah sesuai upah minimum kota/kabupaten, hingga pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak penghasilan karyawan yang ditanggung pemerintah (DTP) bagi sektor pariwisata.
Logika ekonomi di balik paket ini cukup jelas, yaitu konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari separuh PDB Indonesia, sehingga intervensi yang berbasis transfer maupun pengurangan harga langsung kepada konsumen diharapkan memberikan dampak cepat padadaya beli,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, insentif pariwisata akan meningkatkan pengeluaran di sektor akomodasi, makanan dan minuman, serta perdagangan, meskipun dampaknya masih terbatas karena kontribusi sektor pariwisata hanya sekitar 4%—5% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Rizal menilai tambahan dorongan dari stimulus ini relatif kecil. Bantuan pangan sebesar Rp7 triliun hanya setara 0,03% dari PDB, sementara program magang dengan anggaran Rp198 miliar hampir tidak terlihat dalam skala makro.
“Secara lain, bobot ekonominya terbatas, namun maknanya sangat besar. Di sini justru terlihat bahwa kebijakan fiskal ditujukan bukan hanya untuk mengubah struktur permintaan keseluruhan, tetapi juga untuk memperkuat posisi pemerintah dalam menjaga persepsi bahwa pertumbuhan tetap stabil,” katanya.
Guru besar di Universitas Trilogi Jakarta ini percaya bahwa paket stimulus ekonomi tersebut hanya memberikan dorongan sementara pada pengeluaran pada kuartal keempat tanpa mengubah dasar investasi maupuneksporyang menentukan perkembangan jangka panjang.
Meskipun demikian, kebijakan ini dapat menjadi penyangga sementara agar pencapaian pertumbuhan mendekati target. Menurut Rizal, berbagai stimulus tersebut memiliki fungsi ganda, yaitu sedikit meningkatkan angka statistik sekaligus menjaga kredibilitas ekonomi di ruang publik.
Selain itu, Rizal menekankan bahwa efektivitas sangat tergantung pada keakuratan waktu dan sasaran. Keterlambatan dalam pendistribusian bantuan pangan atau pelaksanaan diskon transportasi akan mengurangi daya dorong konsumsi serta kredibilitas kebijakan.
“Diskon transportasi yang tidak tiba tepat waktu kehilangan maknanya, sementara bantuan sosial yang terlambat mengurangi kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha,” katanya.
Ia menyarankan agar bantuan sosial dialokasikan kepada keluarga yang memiliki kecenderungan konsumsi tinggi, pendistribusiannya melalui saluran perbankan agar lebih cepat, serta koordinasi denganBank Indonesiauntuk mencegah melemahnya stimulus akibat situasi moneter yang ketat. Penerbitan data real-time mengenai pengisian transportasi, belanja ritel, serta penyerapan bantuan sosial juga diperlukan guna memperkuat kredibilitas pelaksanaan.
Di sisi lain, peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menganggap paket stimulus tersebut hanya strategi pemerintah dalam memanfaatkan momen liburan Natal dan Tahun Baru.
“Pemerintah tampaknya berusaha mendorong perekonomian dengan memanfaatkan momentum akhir tahun, yang secara pola serupa dengan situasi kuartal II sebelumnya ketika pemerintah memberikan insentif berupa diskon transportasi umum,” katanya kepada Bisnis, Rabu (1/10/2025).
Menurut Yusuf, insentif di kuartal IV kali ini lebih beragam karena selain diskon transportasi—seperti pesawat hingga 14%, kereta sebesar 30%, dan kapal 20%—juga mencakup pemberian gaji magang yang setara dengan upah minimum kota/kabupaten, bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk 18 juta keluarga penerima manfaat, serta pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak penghasilan karyawan yang ditanggung pemerintah (DTP) bagi sektor pariwisata.
Meskipun demikian, ia menganggap dampak beberapa insentif belum tentu terasa. PPh DTP, misalnya, sangat tergantung pada pemberi kerja sehingga tidak langsung dirasakan oleh karyawan.
Selain itu, pengeluaran akhir tahun memang meningkat, tetapi tingkatnya tidak sebesar momentum Lebaran di kuartal II, baik dari segi jumlah maupun lamanya. Oleh karena itu, Yusuf menganggap berbagai insentif tersebut penting untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, namun belum mampu mendorong hingga mencapai target pemerintah sebesar 5,2% pada 2025.
“Jika pemberian insentif terlambat, maka kesempatan untuk mencapai pertumbuhan minimal 5% akan semakin sulit tercapai,” tutupnya.
Daftar Potongan Harga Transportasi hingga Paket Stimulus Akhir Tahun
Pemerintah mengumumkan daftar potongan harga transportasi umum pada perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah menghadiri rapat koordinasi bersama sejumlah menteri terkait di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, pada Rabu (1/10/2025).
Airlangga mengungkapkan bahwa PT KAI akan memberikan potongan harga 30% untuk kereta sebanyak 1,5 juta penumpang pada periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Di sisi lain, Pelni menawarkan diskon 20% bagi 405 ribu penumpang kapal laut dari tanggal 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.
Selanjutnya, ASDP menargetkan 227.000 penumpang dan 491.000 kendaraan menerima pengurangan biaya jasa pelabuhan pada periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.
Maskapai penerbangan menawarkan potongan harga tiket sebesar 12% hingga 14% untuk sekitar 36 juta penumpang yang akan melakukan perjalanan dari tanggal 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026.
“PPN-nya [pajak pertambahan nilainya] ditanggung oleh pemerintah melalui diskon biaya bahan bakar dan harga avtur, sehingga nantinya akan terjadi penurunan harga tiket antara 12% hingga 14%,” kata Airlangga dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi.
Di sisi ritel, pemerintah mendukung Perayaan Belanja Online Nasional (Harbolnas) pada 10—16 Desember 2025, yang diperkirakan mampu menghasilkan permintaan hingga Rp35 triliun. Selain itu, terdapat acara Diskon Indonesia dan Retail Epic Sale yang diadakan bersamaan dengan insentif Natal dan Tahun Baru.
Selain itu, Airlangga juga mengumumkan sejumlah kebijakan ekonomi tambahan pada kuartal IV/2025 guna menjaga kemampuan belanja masyarakat serta memperkuat laju pertumbuhan ekonomi. Ia menyampaikan bahwa program andalan pemerintah akan terus dipercepat pelaksanaannya hingga akhir tahun.
“Kementerian yakin pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% insyaAllah dapat tercapai. Oleh karena itu sesuai dengan petunjuk Presiden, para Menteri berkumpul tadi,” kata Airlangga.
Beberapa program akselerasi telah dimulai, antara lain program magang untuk maksimalfresh graduatesatu tahun melalui platform SIAPkerja yang akan diluncurkan pada 15 Oktober 2025. Program ini diikuti oleh BUMN dan perusahaan swasta yang berada di bawah pengawasan Kadin.
Pemerintah menanggung pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan di sektor pariwisata yang memiliki gaji di bawah Rp10 juta, termasuk 552.000 pekerja di hotel, restoran, dan kafe. Sebelumnya, pekerja di sektor yang padat akan juga mendapatkan insentif serupa.
Selain itu, pemerintah memberikan bantuan berupa beras dan minyak goreng kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat.
Berikut adalah beberapa variasi dari teks tersebut: 1. Selanjutnya, diskon iuran JKK-JKM juga diberikan kepada 731.000 pekerja di sektor transportasi, sementara program perumahan BPJS Ketenagakerjaan ditujukan untuk mendukung pembangunan 100.050 unit rumah. Kegiatan padat karya di sektor pekerjaan umum dan perhubungan diperkirakan mampu menyerap sebanyak 215.000 tenaga kerja hingga akhir tahun. 2. Diskon iuran JKK-JKM juga diberikan bagi 731.000 pekerja di sektor transportasi, sedangkan program perumahan BPJS Ketenagakerjaan bertujuan membantu 100.050 unit rumah. Kegiatan padat karya di bidang pekerjaan umum dan perhubungan diperkirakan dapat menyerap 215.000 tenaga kerja hingga akhir tahun. 3. Sebanyak 731.000 pekerja di sektor transportasi berhak mendapatkan diskon iuran JKK-JKM, sementara program perumahan BPJS Ketenagakerjaan direncanakan akan mendukung 100.050 unit rumah. Diperkirakan kegiatan padat karya di sektor pekerjaan umum dan perhubungan mampu menyerap 215.000 tenaga kerja hingga akhir tahun. 4. Pemberian diskon iuran JKK-JKM juga dilakukan terhadap 731.000 pekerja di sektor transportasi, sementara program perumahan BPJS Ketenagakerjaan ditargetkan untuk mendukung 100.050 unit rumah. Kegiatan padat karya di sektor pekerjaan umum dan perhubungan diperkirakan mampu menyerap 215.000 tenaga kerja hingga akhir tahun. 5. 731.000 pekerja di sektor transportasi mendapat diskon iuran JKK-JKM, sementara program perumahan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan bisa mendukung 100.050 unit rumah. Diperkirakan kegiatan padat karya di sektor pekerjaan umum dan perhubungan mampu menyerap 215.000 tenaga kerja hingga akhir tahun.
Pemerintah juga menyediakan insentif fiskal yang berkelanjutan hingga tahun depan sampai 2029. Pajak Penghasilan (PPh) 21 di sektor pariwisata dan industri padat karya berlaku hingga 2026, lengkap dengan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP rumah hingga Rp2 miliar serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan senilai Rp130 triliun. Untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), PPh final sebesar 0,5% atas omset hingga Rp4,8 miliar diperpanjang hingga 2029.
Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan tambahan yang mencakup lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat serta kelompok pekerja.
“Stimulus tambahan ini sedang dalam proses penyelesaian dalam waktu seminggu ke depan,” ujarnya.
Menurut Airlangga, kombinasi kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah, serta insentif untuk konsumsi akhir tahun diharapkan mampu mempertahankan laju pemulihan ekonomi meskipun menghadapi ketidakpastian global.
