BANDUNG, – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan dana sebesar Rp 50 triliun dari Badan Pangan Nasional (BGN) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat di wilayah tersebut.
Kepala Sekretariat Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menekankan bahwa Gubernur Dedi Mulyadi telah memberikan perintah agar pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga memperkuat sirkulasi ekonomi lokal.
“Pak Gub meminta seluruh SPPG untuk mendorong siklus ekonomi lokal yang berdampak pada ekosistem perekonomian daerah. Kami berharap uang sebesar Rp 50 triliun tersebut bergerak di Jawa Barat, agar uang masuk bukan keluar. Secara otomatis bahan baku dan sebagainya dapat dimanfaatkan dari sumber yang ada di Jabar di lingkungan sekitar,” katanya saat diwawancarai oleh awak media di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (1/10/2025).
Selain itu, perekrutan karyawan atau pengelola SPPG akan memberikan prioritas kepada penduduk setempat.
Dengan demikian, program MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga menciptakan peluang kerja serta meningkatkan kemampuan beli masyarakat.
Herman juga menyampaikan, penguatan tata kelola serta penstandaran mutu bahan baku hingga penyajian makanan melalui sertifikasi sedang dalam persiapan.
“Sertifikat terkait tata kelola dan higienitas yang harus dipenuhi SPPG itu hanya memberikan gambaran yang terbatas karena belum banyak yang memiliki sertifikat tersebut, dengan harapan agar kualitas barang yang masuk sesuai dengan standar pengelolaan,” katanya.
Herman mengatakan, setiap makanan yang disiapkan oleh SPPG harus melewati uji kesehatan sebelum diberikan kepada penerima.
Tujuan tersebut adalah untuk mencegah keracunan pada siswa yang beberapa waktu terakhir terjadi di berbagai wilayah Jawa Barat.
“Pak Gub meminta agar makanan yang telah selesai disajikan harus diuji terlebih dahulu sebelum didistribusikan, tentu pengujian makanan ini dilakukan oleh petugas kesehatan,” katanya.
Selanjutnya, Pemprov Jabar juga membuka kesempatan kerja sama dengan sekolah yang memiliki jumlah siswa yang banyak dalam membangun dapur produksi.
Namun, usulan tersebut masih dalam proses peninjauan.
“Untuk sekolah yang jumlah muridnya banyak, diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan Pemda dalam membangun dapur di sekolah tersebut. Hal ini merupakan saran yang saat ini sedang dipertimbangkan dan akan dijabarkan dalam MOU antara Pak Gubernur dengan kepala BGN yang sedang dalam proses penyusunan,” tutup Herman.
Sebelumnya dilaporkan, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan, dana sebesar Rp 50 triliun disiapkan agar pelaksanaan MBG di Jawa Barat berjalan dengan lancar.
Dadan menekankan, kontribusi dari pusat perlu dimanfaatkan secara optimal oleh daerah agar program dapat berjalan dengan maksimal.
Seluruh kepala daerah di Jawa Barat telah terlibat dalam rapat koordinasi untuk memastikan pelaksanaan MBG yang terpadu di seluruh kabupaten dan kota.
“Kami Badan Gizi Nasional akan mengirimkan dana tahun depan ke Jawa Barat sekitar Rp 50 triliun dan dianggap sebagai bagian dari pendapatan asli daerah. Jadi, ini merupakan kontribusi pemerintah pusat kepada daerah, sehingga uang tersebut tidak dikelola oleh pemerintah daerah, tetapi seluruhnya dinikmati oleh pemerintah daerah, termasuk masyarakat,” katanya.
