, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengalihkan dana kementerian/lembaga yang belum terpakai untuk mendanai berbagai program insentif ekonomi pada kuartal IV/2025.
Sebagai informasi, Purbaya bersama sejumlah pimpinan kementerian/lembaga lain mengadakan rapat koordinasi di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan pada Rabu (1/10/2025).
Salah satu topik yang dibahas dalam rapat tersebut mengenai program stimulus ekonomi pada kuartal IV/2025 guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Purbaya tidak membantah adanya permintaan agar dana stimulus ditingkatkan.
Beberapa orang meminta untuk dipindahkan ke sana, nanti saya akan cek terlebih dahulu. Jika ada tempat-tempat yang tidak bisa dibelanjakan tahun ini, saya akan pindahkan ke sana. Sepertinya bisa dilakukan. Tapi bukan berarti anggaran baru, saya hanya memindahkan dari tempat lain ke sana,” kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (1/10/2025).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin rapat koordinasi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah untuk memperkuat stimulus yang mencakup kelompok desil IV masyarakat, sehingga akan menjangkau lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat.
Saat ditanya mengenai kaitan penebalan stimulus, Airlangga belum dapat memastikannya. Ia meminta semua pihak bersabar karena kementerian/lembaga masih akan berkoordinasi sebelum mengumumkan stimulus tambahan tersebut.
“Stimulus tambahan ini sedang dalam proses penyempurnaan dalam seminggu mendatang,” kata Airlangga usai menghadiri rapat koordinasi.
Selain itu, Airlangga juga mengumumkan sejumlah kebijakan ekonomi tambahan pada kuartal IV/2025 guna menjaga kemampuan belanja masyarakat dan memperkuat laju pertumbuhan ekonomi. Ia menyampaikan bahwa program andalan pemerintah akan terus dipercepat pelaksanaannya hingga akhir tahun.
Beberapa program akselerasi telah dimulai, antara lain program magang yang ditujukan bagi lulusan baru maksimal satu tahun melalui platform SIAPkerja yang akan diluncurkan pada 15 Oktober. Program ini melibatkan BUMN dan perusahaan swasta yang diatur oleh Kadin.
Di sektor pariwisata, pemerintah menanggung pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan dengan gaji di bawah Rp10 juta, yang mencakup 552.000 pekerja di hotel, restoran, dan kafe. Sebelumnya, pekerja di sektor yang membutuhkan tenaga kerja banyak juga menerima insentif serupa.
Selain itu, pemerintah memberikan bantuan berupa beras dan minyak goreng kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat.
Selanjutnya, diskon iuran JKK-JKM juga diberikan kepada 731.000 pekerja di sektor transportasi, sementara program perumahan BPJS Ketenagakerjaan ditujukan untuk mendukung pembangunan 100.050 unit rumah. Kesempatan kerja di sektor pekerjaan umum dan perhubungan diperkirakan dapat menyerap sebanyak 215.000 tenaga kerja hingga akhir tahun.
Pemerintah juga telah menyiapkan insentif fiskal yang berkelanjutan hingga tahun depan sampai 2029. Pajak Penghasilan (PPh) 21 di sektor pariwisata dan industri padat karya berlaku hingga 2026, dilengkapi dengan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) DTP rumah hingga Rp2 miliar serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan senilai Rp130 triliun. Untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), PPh final sebesar 0,5% atas omzet hingga Rp4,8 miliar diperpanjang hingga 2029.
“Kementerian yakin pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% insyaallah dapat tercapai. Oleh karena itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden, para Menteri berkumpul,” kata Airlangga.
